AMBON, Pusartimur.com – Perkembangan harga di Provinsi Maluku pada September 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Maluku mengalami deflasi sebesar 0,07 persen secara bulanan (mtm), setelah pada Agustus 2026 tercatat inflasi sebesar 0,81 persen (mtm).
Secara spasial, deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,19 persen (mtm) dan Kota Tual sebesar 0,10 persen (mtm). Sementara itu, Kota Ambon mencatat inflasi sebesar 0,68 persen (mtm).
Meski secara bulanan mengalami deflasi, secara tahunan inflasi Maluku pada September 2026 tercatat sebesar 3,91 persen (yoy). Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy) dan meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level 3,68 persen (yoy).
Pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Maluku mencatat deflasi sebesar 0,01 persen (mtm). Kondisi tersebut terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas perikanan.
Komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi antara lain ikan tongkol sebesar -0,20 persen, ikan cakalang -0,18 persen, ikan selar -0,11 persen, dan ikan layang -0,10 persen.
Penurunan harga komoditas perikanan tersebut sejalan dengan mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur yang disertai penurunan tinggi gelombang. Kondisi ini turut mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan pasokan ikan di sejumlah wilayah.
Namun, tekanan deflasi pada kelompok tersebut tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan sayuran. Cabai rawit memberikan andil inflasi sebesar 0,15 persen, labu siam 0,07 persen, sedangkan terong, tomat, dan sawi hijau masing-masing memberikan andil sebesar 0,06 persen.
Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca dan periode El Niño yang berpotensi menekan produktivitas serta pasokan komoditas pangan lokal.
TPID Perkuat Pengendalian Inflasi
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Maluku.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta penguatan sinergi TPID dengan mengacu pada empat pilar pengendalian inflasi atau 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan.
Dari sisi ketersediaan pasokan, implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog terus didorong untuk meningkatkan produksi dan menjaga kecukupan pasokan pangan.
Sementara pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan, dan mendorong kelancaran pasokan komoditas strategis dari daerah sentra produksi ke berbagai wilayah di Maluku.
Adapun dari sisi komunikasi efektif, TPID terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan pangan, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga sehingga inflasi di Maluku tetap dapat dikendalikan.
Dengan berbagai langkah tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, TPID, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Maluku. (PT)
