BATAM, PUSARTIMUR.COM – PT Jasa Raharja (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem transportasi darat yang selamat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, pada 6–8 Oktober 2026.
Awaluddin menilai, pelaku usaha angkutan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya keselamatan transportasi. Pengelolaan armada, kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, pengaturan waktu kerja dan istirahat, hingga kepatuhan terhadap ketentuan operasional memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
“Keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Awaluddin.
Menurutnya, Jasa Raharja terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, ORGANDA, operator transportasi, fasilitas kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui edukasi keselamatan, pemetaan risiko, forum lalu lintas dan angkutan jalan, hingga peningkatan kecepatan pelayanan bagi korban kecelakaan.
Upaya tersebut juga sejalan dengan transformasi layanan Jasa Raharja dalam ekosistem Danantara, dengan menempatkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja perusahaan.
“Jasa Raharja tidak hanya hadir setelah risiko terjadi. Kami ingin mengambil peran sebelum, saat, dan setelah kecelakaan melalui upaya pencegahan, pelayanan yang cepat dan tepat, serta pendampingan kepada korban dan keluarga,” katanya.
“Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada satu hal, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan layanan yang semakin baik,” lanjut Awaluddin.
Munas XVII ORGANDA mengangkat tema “ORGANDA Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan.”
Pembukaan Munas turut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono, Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA Kurnia Lesani Adnan, serta Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi.
Hadir pula Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau Gathut Bowo Supriono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra, serta Dewan Pertimbangan DPP ORGANDA Iskar Ismail.
Dalam sambutannya, Aan Suhanan menyampaikan bahwa hubungan pemerintah dengan ORGANDA memiliki akar sejarah yang kuat. ORGANDA berdiri pada 1963 melalui keputusan Menteri Perhubungan Darat dan sejak awal menjadi wadah bagi para pengusaha angkutan darat.
“ORGANDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kementerian Perhubungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan bersama-sama membesarkan ORGANDA sebagai organisasi yang berintegritas serta menjadi jembatan antara pemerintah dan para pengusaha angkutan darat,” kata Aan.
Menurut Aan, ORGANDA memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pelaku usaha sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan transportasi.
Kemitraan tersebut, kata dia, perlu terus diperkuat oleh kepengurusan ORGANDA, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menegaskan, pembangunan transportasi darat tidak hanya menyangkut penyediaan konektivitas dan aksesibilitas. Aspek keselamatan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik.
Berdasarkan data kepolisian yang disampaikan Aan, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan, ORGANDA hadir sebagai wadah perwakilan pengusaha angkutan penumpang dan barang.
Menurutnya, organisasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan, serta kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Adrianto menegaskan, peran ORGANDA tidak berhenti pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dituntut mampu membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
“ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” kata Adrianto.
Ia berharap Munas XVII ORGANDA dapat menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai perubahan di sektor transportasi secara konkret.
ORGANDA juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan pelaku usaha, tanpa mengurangi standar keselamatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (PT)
