Ambon, PT- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bertempat di Hotel Zest, Kamis (24/7/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Forkopimda Maluku, perwakilan Anggota DPD RI Perwakilan Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Narasumber Pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur & Pengembangan Kewilayahan, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perwakilan BI dan OJK Provinsi Maluku, Para Staf Ahli Gubenur, Asisten Sekda , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Koordinator Tim Ahli Gubernur dan tamu undangan lainnya.
Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 merupakan kegiatan 5 tahunan dengan visi Transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi atau Sapta Cita.
“Jadi, 7 Sapta Cita terdiri dari pertama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel, kedua, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dn efektif, ketiga Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang distabilitas, keempat Peningkatan kKuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah, kelima Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil, SDA yang berkelanjutan, adaptasi, dan Mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis), responsive antar wilayah, keenam Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian intensif bagi UMKM, membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah, ketujuh Penataan dan Revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum,” ungkap Lewerissa.
Visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku ini, lanjut Lewerissa selaras dengan Visi dan Misi Presiden RI yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029.
Sapta Cita tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah kepada seluruh perangkat daerah, yang dijabarkan lagi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berbasis program dan kegiatan, output dan outcome yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi Gubernur, jelas Lewerissa.
“Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan dari berbagai organisasi pemerintahan dan non pemerintahan sangat diperlukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah nasional, katanya lagi.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur arahan strategis yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional.
“Arahan strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Lewerissa.
Untuk itu, Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program Pembangunan antara pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota agar perencanaan tahun 2025 – 2029 benar -benar implementatif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, tambahnya.
Dalam Musrembang tersebut, Lewerissa menyampaikan 3 proyek strategis nasional di Provinsi Maluku yang perlu disinergikan antara lain Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dan Pengembangan Maluku Integrated Port.
“Saya berharap perencanaan yang kita rumuskan hari ini harus menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Maluku yang maju, adil dan Sejahtera”, tutup Lewerissa. (PT)
