Home / Economy / Politik

Sabtu, 17 Mei 2025 - 18:40 WIB

Barends Soroti Pemangkasan Anggaran Rp1,3 Triliun, Maluku Terancam Resesi

Ambon, PT- Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, khususnya terkait pemangkasan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Dialog Publik yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Maluku di Pacific Hotel, Ambon, Sabtu 17 Mei 2025.

Mercy menegaskan bahwa pemotongan anggaran berdampak langsung pada turunnya kualitas pelayanan publik, hilangnya program-program vital, dan melambatnya roda ekonomi daerah. Dengan struktur wilayah yang tergolong 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Maluku sangat rentan terhadap kebijakan sentralistik seperti ini.

“Tanpa efisiensi saja kita sudah kewalahan. Apalagi sekarang, PAD minim, daya beli turun, ekonomi tidak berputar. Maluku bisa masuk jurang resesi,” ujar Mercy.

Dalam lima tahun terakhir, Maluku menerima lebih dari Rp120 triliun dana DIPA, namun angka kemiskinan tetap stagnan. Mercy menilai hal ini sebagai cerminan dari buruknya tata kelola anggaran yang sektoral, tidak integratif, dan penuh praktik pemborosan.

Baca Juga  Safari Ramadhan Kelima Pemkot Ambon, Lekransy :  Gubernur Maluku Hadir, 100 Paket Sembako Dibagikan

“Kalau dana sebesar itu dibagi rata ke 1,8 juta penduduk Maluku, mestinya kita sudah sejahtera. Tapi faktanya tidak, berarti ada yang salah,” jelasnya.

Rekomendasi Mercy Barends untuk Tata Kelola Anggaran yang Lebih Baik

1. Perencanaan Terintegrasi
Perlu perubahan paradigma dalam penganggaran. Rencana pembangunan harus bersifat holistik dan menyeluruh, dari hulu ke hilir.
Contoh: sektor perikanan harus mencakup proses penangkapan, pengolahan, hingga ekspor.

2. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah daerah harus menjunjung tinggi prinsip good governance, menolak praktik markup, korupsi, dan pemborosan.

3. Kolaborasi dengan Swasta dan BUMN
Mercy mendorong pembentukan kerja sama strategis antara pemerintah daerah dengan BUMN dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi laut, pertanian, dan sumber daya lainnya tanpa harus selalu menunggu dari pusat.

Baca Juga  Wawali Ambon: Festival Musik Sirimau Jadi Ruang Kreativitas dan Penguatan Kebersamaan

4. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pusat Pembangunan
Rakyat harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun pengawas anggaran.

5. Evaluasi Total Proyek LIN
Mercy menolak menjadikan stagnasi proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebagai alasan keterpurukan sektor kelautan. Menurutnya, daerah harus tetap bergerak memanfaatkan potensi yang ada.

Di akhir pernyataannya, Mercy menyerukan kerja sama lintas sektor – antara pemerintah, DPRD, akademisi, LSM, dan masyarakat untuk mencari solusi atas ancaman krisis anggaran di Maluku.

“Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa keluar dari kemiskinan kalau kita bersatu!” pungkasnya. (PT)

Share :

Baca Juga

Economy

Talkshow Melek Rupiah: Ligwina Hananto Ajak Masyarakat Maluku Kelola Uang dengan Bijak dan Aman

Economy

Peluncuran Buku “Konsep dan Dampak JKN” untuk Masa Depan UHC

Economy

OJK & BPS Siapkan SNLKI 2026 di Papua Barat & Papua Barat Daya

Economy

OJK dan Kemenko PMK Bersinergi Tingkatkan Literasi Keuangan Pelajar Indonesia

Economy

Pertamina Tegaskan Pendaftaran QR Code BBM Subsidi Gratis Sesuai Peruntukan

Economy

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok Tersedia, Lakukan Percepatan Distribusi ke SPBU

Kab.Maluku Barat Daya

KPU MBD Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2024 dan Logistik Pemilu

Economy

Hotel Santika Premiere Ambon Tingkatkan Kualitas Pelayanan melalui  Training “Pelayanan Prima”