Ambon, PT- Anggota DPR RI Komisi VII dari Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, khususnya terkait pemangkasan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Dialog Publik yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Maluku di Pacific Hotel, Ambon, Sabtu 17 Mei 2025.
Mercy menegaskan bahwa pemotongan anggaran berdampak langsung pada turunnya kualitas pelayanan publik, hilangnya program-program vital, dan melambatnya roda ekonomi daerah. Dengan struktur wilayah yang tergolong 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Maluku sangat rentan terhadap kebijakan sentralistik seperti ini.
“Tanpa efisiensi saja kita sudah kewalahan. Apalagi sekarang, PAD minim, daya beli turun, ekonomi tidak berputar. Maluku bisa masuk jurang resesi,” ujar Mercy.
Dalam lima tahun terakhir, Maluku menerima lebih dari Rp120 triliun dana DIPA, namun angka kemiskinan tetap stagnan. Mercy menilai hal ini sebagai cerminan dari buruknya tata kelola anggaran yang sektoral, tidak integratif, dan penuh praktik pemborosan.
“Kalau dana sebesar itu dibagi rata ke 1,8 juta penduduk Maluku, mestinya kita sudah sejahtera. Tapi faktanya tidak, berarti ada yang salah,” jelasnya.
Rekomendasi Mercy Barends untuk Tata Kelola Anggaran yang Lebih Baik
1. Perencanaan Terintegrasi
Perlu perubahan paradigma dalam penganggaran. Rencana pembangunan harus bersifat holistik dan menyeluruh, dari hulu ke hilir.
Contoh: sektor perikanan harus mencakup proses penangkapan, pengolahan, hingga ekspor.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah daerah harus menjunjung tinggi prinsip good governance, menolak praktik markup, korupsi, dan pemborosan.
3. Kolaborasi dengan Swasta dan BUMN
Mercy mendorong pembentukan kerja sama strategis antara pemerintah daerah dengan BUMN dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi laut, pertanian, dan sumber daya lainnya tanpa harus selalu menunggu dari pusat.
4. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pusat Pembangunan
Rakyat harus dilibatkan aktif dalam proses pembangunan, baik sebagai penerima manfaat maupun pengawas anggaran.
5. Evaluasi Total Proyek LIN
Mercy menolak menjadikan stagnasi proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebagai alasan keterpurukan sektor kelautan. Menurutnya, daerah harus tetap bergerak memanfaatkan potensi yang ada.
Di akhir pernyataannya, Mercy menyerukan kerja sama lintas sektor – antara pemerintah, DPRD, akademisi, LSM, dan masyarakat untuk mencari solusi atas ancaman krisis anggaran di Maluku.
“Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa keluar dari kemiskinan kalau kita bersatu!” pungkasnya. (PT)
