Ambon, PT – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melaporkan perekonomian Provinsi Maluku pada Triwulan I 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid dan resilien.
Berdasarkan Buku Laporan Perekonomian Provinsi Maluku, ekonomi Maluku tumbuh sebesar 5,16 persen (year on year/yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan IV 2025 yang mencapai 5,44 persen (yoy).
Bank Indonesia menjelaskan, pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama didorong oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, serta Perdagangan Besar dan Reparasi.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, serta Konsumsi Pemerintah yang terus memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Dalam laporannya, Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2026 akan terus meningkat. Prospek tersebut didukung oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga seiring terjaganya daya beli masyarakat, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Selain itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan melalui implementasi program swasembada pangan, peningkatan produksi perikanan, masuknya investasi swasta, serta kondisi cuaca yang semakin mendukung aktivitas produksi.
Di sisi lain, sektor Perdagangan Besar dan Reparasi juga diproyeksikan tumbuh positif seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang, terjaganya stabilitas inflasi, dan membaiknya daya beli masyarakat.
Buku Laporan Perekonomian Provinsi Maluku merupakan kajian rutin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang menyajikan berbagai data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi daerah. Laporan ini mencakup kondisi ekonomi makro, inflasi, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, sistem pembayaran tunai dan nontunai, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, hingga prospek perekonomian Maluku.
Penyusunan laporan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, perbankan, akademisi, responden survei, serta masyarakat.
Bank Indonesia berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh mitra kerja dalam menyusun kebijakan serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (PT)
