Home / Economy / Headline

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:41 WIB

Antrean BBM Meluas, Anos Yeremias Minta Evaluasi Kuota

AMBON, PT  – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Maluku. Kondisi tersebut tidak hanya terlihat di Kota Ambon, tetapi juga di Bula, Masohi, Saumlaki, Tual, Tiakur dan sejumlah daerah lainnya.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menilai persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia atau distribusi berjalan normal.

Menurut Anos, pemerintah dan pihak terkait perlu melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, terutama dengan menggunakan data riil mengenai jumlah kendaraan, tingkat konsumsi BBM dan mobilitas masyarakat di setiap wilayah.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa stok yang tersedia, tetapi berapa sebenarnya kebutuhan BBM masyarakat di setiap daerah. Karena karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan tentu berbeda dengan daerah lain,” ujar Anos, Kamis (14/8/2026).

Ia mempertanyakan berapa jumlah kendaraan bermotor yang saat ini aktif beroperasi di seluruh Maluku, mulai dari sepeda motor, mobil penumpang, angkutan umum, kendaraan barang hingga kendaraan diesel.

Menurutnya, data jumlah kendaraan tersebut harus dibandingkan dengan kebutuhan dan realisasi konsumsi BBM di masing-masing kabupaten/kota.

“Jumlah kendaraan terus bertambah dan mobilitas masyarakat juga berubah. Karena itu, perhitungan kebutuhan BBM juga harus mengikuti kondisi riil di lapangan,” katanya.

Soroti Mobilitas Kendaraan ke Ambon

Anos juga menyoroti kondisi Kota Ambon yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan transportasi di Maluku.

Baca Juga  Telkomsel Area Pamasuka Siaga Melayani Sepenuh Hati Selama Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026

Menurutnya, konsumsi BBM di Ambon tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar atau berdomisili di Kota Ambon.

Ada kendaraan dari Pulau Seram yang masuk ke Ambon melalui penyeberangan dan kemudian kembali ke daerah asal. Demikian pula kendaraan dari Pulau Buru maupun wilayah lainnya yang datang ke Ambon dan selama berada di kota tersebut ikut mengonsumsi BBM.

“Ini harus dihitung. Berapa kendaraan dari luar Ambon yang masuk setiap hari atau setiap bulan? Kalau kendaraan tersebut ikut mengisi BBM di Ambon, tentu harus menjadi bagian dari perhitungan kebutuhan BBM,” jelasnya.

Anos menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kuota BBM untuk Kota Ambon.

Jika kebutuhan hanya dihitung berdasarkan kendaraan yang terdaftar di Ambon, menurutnya, angka tersebut belum tentu menggambarkan konsumsi riil yang terjadi di lapangan.

Data Pertamina, BPH Migas dan Pemerintah Harus Terintegrasi

Lebih lanjut, Anos mendorong adanya integrasi data antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, Kepolisian/Samsat, Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

Data tersebut, kata dia, harus mencakup jumlah kendaraan aktif, pertumbuhan kendaraan setiap tahun, konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan, kuota BBM masing-masing kabupaten/kota, realisasi penyaluran di setiap SPBU hingga mobilitas kendaraan antarkabupaten dan antarpulau.

Baca Juga  KAJATI MALUKU AGOES SP BESERTA JAJARAN DAN IAD SE-WILAYAH MALUKU, GELAR SYUKURAN HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-65

Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara lebih objektif penyebab antrean BBM.

“Harus dilihat apakah antrean terjadi karena kuota memang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, persoalan distribusi, jadwal pasokan, konsentrasi pengisian pada SPBU tertentu, atau ada penyalahgunaan BBM bersubsidi. Semua harus diperiksa berdasarkan data,” tegas Anos.

Ia mengatakan persoalan serupa perlu dilihat di berbagai wilayah, bukan hanya Kota Ambon. Bula, Masohi, Saumlaki, Tual, Tiakur dan daerah lainnya juga memiliki karakteristik kebutuhan BBM yang berbeda sehingga perhitungannya tidak bisa disamaratakan.

Jangan Tunggu Antrean Panjang

Anos menegaskan, persoalan BBM harus ditangani secara terencana dan tidak hanya dilakukan ketika antrean panjang sudah terjadi.

Menurutnya, BBM memiliki kaitan langsung dengan transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“BBM bukan hanya persoalan kendaraan. Kalau distribusinya terganggu atau masyarakat sulit mendapat BBM, dampaknya bisa ke transportasi, harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah bersama pihak terkait melakukan evaluasi kebutuhan BBM Maluku secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, konsumsi riil dan karakteristik wilayah kepulauan.

“Sudah saatnya kebutuhan BBM Maluku dihitung berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mobilitas kendaraan. Jangan sampai kita baru bergerak setelah antrean panjang terjadi,” pungkas Anos. (PT)

Share :

Baca Juga

Economy

Komitmen Pada Dunia Pendidikan, Pertamina Gelar PEN 7.0 Hingga Ke Papua

Economy

OJK Maluku Perkuat Sinergi dengan Pengadilan Tinggi Ambon untuk Perlindungan Konsumen

Economy

Pertamina Gelar Pasar Murah Bagi 1.000 Masyarakat Prasejahtera di Wayame

Economy

Petal Dreamscapes: Love in Full Bloom, Wedding Expo 2026 Hadirkan Inspirasi Pernikahan Penuh Pesona di Swiss-Belhotel Ambon

Economy

Wedding Exhibition 2026 Sukses Digelar di Swiss-Belhotel Ambon

Economy

Pasca Kebakaran, Dinsos Ambon Dirikan Dapur Umum

Economy

Telkomsel Perluas Jangkauan 4G/LTE di Maluku, Dorong Pemerataan Akses Broadband Hingga ke Lobang Buaya Morella

Economy

SAMBUT RAMADAN, BI MALUKU HADIRKAN LAYANAN PENUKARAN UANG