AMBON, PT – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Maluku. Kondisi tersebut tidak hanya terlihat di Kota Ambon, tetapi juga di Bula, Masohi, Saumlaki, Tual, Tiakur dan sejumlah daerah lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menilai persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia atau distribusi berjalan normal.
Menurut Anos, pemerintah dan pihak terkait perlu melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, terutama dengan menggunakan data riil mengenai jumlah kendaraan, tingkat konsumsi BBM dan mobilitas masyarakat di setiap wilayah.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa stok yang tersedia, tetapi berapa sebenarnya kebutuhan BBM masyarakat di setiap daerah. Karena karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan tentu berbeda dengan daerah lain,” ujar Anos, Kamis (14/8/2026).
Ia mempertanyakan berapa jumlah kendaraan bermotor yang saat ini aktif beroperasi di seluruh Maluku, mulai dari sepeda motor, mobil penumpang, angkutan umum, kendaraan barang hingga kendaraan diesel.
Menurutnya, data jumlah kendaraan tersebut harus dibandingkan dengan kebutuhan dan realisasi konsumsi BBM di masing-masing kabupaten/kota.
“Jumlah kendaraan terus bertambah dan mobilitas masyarakat juga berubah. Karena itu, perhitungan kebutuhan BBM juga harus mengikuti kondisi riil di lapangan,” katanya.
Soroti Mobilitas Kendaraan ke Ambon
Anos juga menyoroti kondisi Kota Ambon yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan transportasi di Maluku.
Menurutnya, konsumsi BBM di Ambon tidak hanya berasal dari kendaraan yang terdaftar atau berdomisili di Kota Ambon.
Ada kendaraan dari Pulau Seram yang masuk ke Ambon melalui penyeberangan dan kemudian kembali ke daerah asal. Demikian pula kendaraan dari Pulau Buru maupun wilayah lainnya yang datang ke Ambon dan selama berada di kota tersebut ikut mengonsumsi BBM.
“Ini harus dihitung. Berapa kendaraan dari luar Ambon yang masuk setiap hari atau setiap bulan? Kalau kendaraan tersebut ikut mengisi BBM di Ambon, tentu harus menjadi bagian dari perhitungan kebutuhan BBM,” jelasnya.
Anos menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kuota BBM untuk Kota Ambon.
Jika kebutuhan hanya dihitung berdasarkan kendaraan yang terdaftar di Ambon, menurutnya, angka tersebut belum tentu menggambarkan konsumsi riil yang terjadi di lapangan.
Data Pertamina, BPH Migas dan Pemerintah Harus Terintegrasi
Lebih lanjut, Anos mendorong adanya integrasi data antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, Kepolisian/Samsat, Dinas Perhubungan dan instansi terkait.
Data tersebut, kata dia, harus mencakup jumlah kendaraan aktif, pertumbuhan kendaraan setiap tahun, konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan, kuota BBM masing-masing kabupaten/kota, realisasi penyaluran di setiap SPBU hingga mobilitas kendaraan antarkabupaten dan antarpulau.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara lebih objektif penyebab antrean BBM.
“Harus dilihat apakah antrean terjadi karena kuota memang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, persoalan distribusi, jadwal pasokan, konsentrasi pengisian pada SPBU tertentu, atau ada penyalahgunaan BBM bersubsidi. Semua harus diperiksa berdasarkan data,” tegas Anos.
Ia mengatakan persoalan serupa perlu dilihat di berbagai wilayah, bukan hanya Kota Ambon. Bula, Masohi, Saumlaki, Tual, Tiakur dan daerah lainnya juga memiliki karakteristik kebutuhan BBM yang berbeda sehingga perhitungannya tidak bisa disamaratakan.
Jangan Tunggu Antrean Panjang
Anos menegaskan, persoalan BBM harus ditangani secara terencana dan tidak hanya dilakukan ketika antrean panjang sudah terjadi.
Menurutnya, BBM memiliki kaitan langsung dengan transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“BBM bukan hanya persoalan kendaraan. Kalau distribusinya terganggu atau masyarakat sulit mendapat BBM, dampaknya bisa ke transportasi, harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah bersama pihak terkait melakukan evaluasi kebutuhan BBM Maluku secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, konsumsi riil dan karakteristik wilayah kepulauan.
“Sudah saatnya kebutuhan BBM Maluku dihitung berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mobilitas kendaraan. Jangan sampai kita baru bergerak setelah antrean panjang terjadi,” pungkas Anos. (PT)
