Ambon, PT- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku, Fachri Alkatiri menegaskan hasil Musyawarah Wilayah (MUSWIL) VI telah menetapkan kepengurusan baru PKS periode 2025–2030.
Acara ini juga ditandai dengan sambutan Ketua DPW baru dan Gubernur Maluku, Minggu 24 Agustus 2025.
Menurut Ketua DPW PKS, agenda Muswil berlangsung sederhana namun memiliki arti penting dalam arah gerak PKS ke depan.
Setelah Muswil, partai akan melanjutkan agenda Musyawarah Daerah (Musda) serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk di Maluku, yang dijadwalkan pada awal Desember 2025.
“Setelah Musda, kita akan mengikuti agenda besar partai lainnya, mulai dari Munas, Mukernas, hingga Mukerwil, untuk merancang rencana kerja PKS di periode kepengurusan baru ini,” jelasnya.
PKS Maluku menargetkan peningkatan kursi DPRD di periode mendatang. Selama ini, capaian tertinggi PKS adalah 6 kursi, namun belakangan menurun menjadi 4–5 kursi.
“Ke depan, target kami setiap daerah pemilihan (dapil) minimal 1 kursi. Jika ada 7 dapil, maka mudah-mudahan PKS bisa meraih 7 kursi. Begitu juga untuk kepala daerah, kami berharap ada peningkatan 100 persen: dari 2 bupati menjadi 2, dan dari 2 wakil bupati menjadi 4,” tegasnya.
Ketua DPW PKS juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpartai, khususnya dalam penanganan saksi pada pemilu yang membutuhkan biaya besar.
“Kalau itu bisa dikolaborasi antara dua partai atau lebih, saya rasa akan jauh lebih meringankan. Jika partai lain, terutama Gerindra sebagai partai yang memimpin Maluku, merespon positif, tentu kami akan sangat senang,” ujarnya.
Ia menambahkan, seorang pimpinan partai harus cerdas dalam membangun hubungan dengan pemerintah daerah.
“Kalau ketua partai tidak berdampingan dengan pemerintah provinsi, itu kurang cerdas. Pimpinan partai yang cerdas harus menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi,” tegasnya. (PT)
