Ambon, PT – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Maluku mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,26% (mtm) pada Juli 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,97% (mtm), mencerminkan tekanan harga yang mulai mereda secara bulanan.
Secara spasial, inflasi Juli 2025 terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual yang masing-masing mencatat inflasi sebesar 1,23% (mtm) dan 0,59% (mtm). Sementara itu, Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm), turut menahan laju inflasi Maluku secara keseluruhan.
Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 2,99% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,88% (yoy), dan berada di atas angka inflasi nasional yang sebesar 2,37% (yoy). Meskipun meningkat, tingkat inflasi Maluku tetap berada dalam rentang target nasional.
Kontributor utama inflasi bulan Juli berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,48% (mtm). Peningkatan harga terutama terjadi pada komoditas hortikultura seperti tomat (0,24%), cabai rawit (0,12%), dan bawang merah (0,10%). Kenaikan ini dipengaruhi oleh belum dimulainya masa panen di sentra produksi utama serta keterlambatan pasokan dari luar daerah.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi, seiring dengan penurunan tarif angkutan udara dan laut akibat pemberlakuan diskon selama periode libur sekolah.
Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi, terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan hingga Juli 2025, antara lain:
- Pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok secara rutin;
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Ambon dan Kota Tual;
- Penyaluran beras bantuan pangan (banpang) oleh Bulog Kanwil Maluku-Malut kepada 119.990 Keluarga Penerima Manfaat;
- Penyelenggaraan pelatihan budidaya padi modern oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada 25 petani dari lima kabupaten (Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru, dan Buru Selatan);
- Pemantauan berkala terhadap ketersediaan stok ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) di wilayah Maluku.
TPID akan terus mengawal dinamika harga dan memastikan berbagai program strategis berjalan optimal dalam menjaga daya beli masyarakat. (PT)
