Ambon, PT– Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Ambon, Anthony Latuheru, menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.
Dalam keterangannya, Latuheru menyoroti masih adanya tantangan dalam penyaluran tunjangan sertifikasi serta peran aktif PGRI dalam menjembatani kebutuhan anggotanya.
“Kami memang belum bisa melakukan banyak, tetapi aspirasi dari guru dan tenaga kependidikan tetap kami perjuangkan. Terutama soal keterlambatan tunjangan sertifikasi, itu jadi keluhan utama,” ujar Latuheru di Hotel Grand Avira Ambon, Kamis 19 Juni 2025.
Salah satu kemajuan signifikan yang disampaikan adalah perubahan skema penyaluran tunjangan sertifikasi. Jika sebelumnya dana tersebut harus melalui pemerintah kota terlebih dahulu, kini guru langsung menerima dana ke rekening masing-masing, sehingga mempercepat proses dan menghindari keterlambatan.
“Sekarang sudah langsung ditransfer ke rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah kota. Ini tentu menjadi solusi nyata atas masalah yang selama ini dikeluhkan,” tambahnya.
Latuheru juga menekankan pentingnya peran PGRI sebagai organisasi yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata kepada anggotanya.
Ia mendorong agar PGRI hadir dalam setiap persoalan yang menyangkut guru dan dunia pendidikan.
“PGRI harus tampil ke depan ketika ada masalah. Bukan untuk mencari konflik, tapi sebagai jembatan antara guru dan pemerintah agar hak dan kebutuhan mereka tetap diperjuangkan,” katanya.
Menjelang pemilihan pengurus baru PGRI Kota Ambon, Latuheru berharap akan terpilih pengurus yang memahami realita di lapangan dan benar-benar berkomitmen membela kepentingan guru.
“Saya yakin pengurus berikutnya akan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan tahu betul bagaimana memperjuangkan kepentingan guru dan tenaga kependidikan,” pungkasnya. (PT)
