Ambon, Pusartimur.com – Kanwil Kemenkumham Maluku menerima kunjungan dan monitoring dan evaluasi (Monev) dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rabu (22/5/2024)..
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan standar biaya Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku tahun 2024 dan menggali masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan standar biaya Tahun 2025.
Tim Monev dari Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Penelaah Teknis Kebijakan Tk.III Fuad Achmad Bagraff diterima langsung oleh Kabag Umum Kanwil Kemenkumham Maluku La Margono mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo, didampingi oleh Kasubbag Program dan Pelaporan Theresia S. Tatipikalawan .
Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, La Margono menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan monev dari Direktorat Jenderal Anggaran. Beliau menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Maluku berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
Tim Monev kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pelaksanaan standar biaya Kanwil Kemenkumham Maluku. Tim Monev juga mewawancarai dan menyebar kuisioner kepada pejabat Kanwil Kemenkumham Maluku untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan standar biaya.
Selain itu, tim Monev juga melaksanakan kegiatan terkait Standar Biaya Tahun 2024, yaitu:
• Monev Satuan Biaya Khusus Umum (SBKU) Perencanaan dan Penganggaran.
• Monev SBKU Riset dan Evaluasi.
• Monev Satuan Biaya Manajemen Lembaga (SBML) Program Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kanwil Kemenkumham Maluku telah menerapkan standar biaya dengan benar dan untuk mendapatkan masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan standar biaya Tahun 2025.
Sementara itu Theresia menyampaikan, Kanwil Kemenkumham Maluku akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan standar biaya dan dalam penyusunan kebijakan standar biaya Tahun 2025.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan standar biaya dan dalam penyusunan kebijakan standar biaya Tahun 2025, agar dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas,” terangnya. (PT-01)
