Home / Economy

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:22 WIB

Menkop Serahkan Daftar Koperasi Jasa Keuangan ke OJK, Dorong Pengawasan dan Penguatan Sesuai UU P2SK

Ambon, Pusartimur.com-  Dalam upaya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) menyerahkan daftar koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penyerahan ini dilakukan oleh Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di Jakarta, Senin (13/1).

Langkah ini merupakan amanat Pasal 321 UU P2SK, di mana Kemenkop bertanggung jawab membina koperasi dengan sistem open loop, khususnya di sektor jasa keuangan, dan mensosialisasikan pengawasan usaha bersama OJK.

Menteri Koperasi Budi Arie menyatakan bahwa Kemenkop telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk:

1. Sosialisasi UU P2SK kepada koperasi dan Dinas Koperasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga  OJK Maluku Raih Apresiasi Akses Layanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas

2. Pembentukan Tim Gabungan bersama OJK untuk pengawasan intensif koperasi sektor jasa keuangan.

“Dengan penyerahan daftar ini, kami mengimbau koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam untuk segera memperbaiki tata kelola mereka. Pengawasan usaha akan dilakukan secara lebih intensif bersama OJK,” ujar Budi Arie.

Mahendra Siregar menyambut baik daftar koperasi yang diserahkan oleh Kemenkop. Ia menegaskan OJK akan segera memproses data tersebut, mulai dari perizinan hingga pengaturan dan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.

“OJK berkomitmen mendukung pengembangan dan penguatan koperasi sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. Kami juga membuka kerja sama dalam pendampingan dan pelatihan untuk memperkuat tata kelola koperasi,” jelas Mahendra.

Baca Juga  Jasa Raharja Dampingi Wapres Tinjau Penanganan Korban Kecelakaan KM Tunu Pratama Jaya

Berikut langkah-langkah yang akan diambil:

1. Sosialisasi: OJK akan mengedukasi publik terkait proses tindak lanjut koperasi open loop sesuai UU P2SK.

2. Koordinasi Daerah: Bersama Dinas Koperasi, memastikan proses perizinan dan pengawasan berjalan baik.

3. Penguatan Governansi: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan tata kelola koperasi.

Dalam surat resmi Kemenkop (Nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025), daftar koperasi open loop telah disusun berdasarkan kriteria UU P2SK Pasal 44B ayat (2) dan Pasal 202. Daftar ini menjadi acuan OJK dalam melanjutkan proses pengawasan dan pengembangan koperasi.

Sinergi antara Kemenkop dan OJK diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

—

Share :

Baca Juga

Economy

Telkomsel Kembali Gelar Program Impact Incubator NextDev ke-12

Economy

Jasa Raharja Dukung Survei Kesiapan Operasi Ketupat 2026

Economy

Perkuat Sinergi Antar BUMN, Pertamina Patra Niaga-Bank Mandiri Bahas Distribusi Energi dan UMKM di Wilayah Papua

Economy

Persiapan Angkutan Lebaran 2026 di Maluku, ASDP Operasikan Kapal 24 Jam di Lintasan Hunimua–Waipirit

Economy

BPJS Kesehatan Gelar Evaluasi dan Monitoring di SBT

Economy

Pemkot Ambon Bangun Sentra Kuliner Malam di Pasar Mardika, Dukung Ekonomi dan Wisata Kota

Economy

Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM Terpenuhi Pasca Longsor Trans Nabire

Economy

Sambut Bulan Suci Ramadhan,  Disperindag Siapkan 2.000 Paket Sembako di Pasar Murah