AMBON, PT – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Kick-off Meeting dan Stakeholder Coordination Meeting, yang menandai dimulainya proyek penelitian bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education”
Kegiatan yang digelar Rabu (17/6/26) di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota ini, merupakan wujud nyata kerja sama lintas sektor dan internasional yang melibatkan Universitas Katolik Soegijapranata, Macquarie University Australia, Pemkot Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas lokal.
Fokus utama dari kolaborasi ini adalah mengembangkan inovasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan yang inklusif, serta tata kelola yang mendukung transisi energi yang berkeadilan di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Kota Ambon saat ini sangat luar biasa, terutama dalam sektor persampahan.
“Kami meyakini sungguh bahwa kita sementara berada dalam tantangan yang luar biasa dalam berbagai aspek. Karena itu, tidak ada satu pihak pun yang akan mampu bekerja sendiri. Hari ini kita butuh kerja bersama, butuh dukungan dari berbagai pihak agar tantangan dan persoalan yang dihadapi bisa kita lalui dengan baik,” ujar Bodewin.
Ia mengakui, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon saat ini masih berada dalam kategori “daerah dalam pembinaan”. Di tengah keterbatasan, Pemkot Ambon terus berupaya meningkatkan kapasitas internal, mulai dari pembenahan infrastruktur, pengadaan mobil pengangkut sampah, hingga penguatan SDM di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
Berbicara mengenai transisi energi dari sampah, Wali Kota membagikan pengalamannya saat mengunjungi pembangkit listrik berbasis sampah di Singapura. Meski investasinya sangat besar, listrik yang dihasilkan hanya menyuplai 2% kebutuhan energi Singapura. Namun, esensi utamanya bukanlah nilai ekonomis semata, melainkan bagaimana sampah tidak menjadi masalah lingkungan.
“Kalau hanya sekadar menampung, mengangkut, dan membuang ke TPA, kita hanya memindahkan masalah dari sumbernya ke tempat pembuangan akhir. Masalah baru akan muncul di sana. Tapi kalau kita mampu berinovasi mengelola sampah dari hulu (sumbernya), maka itu akan sangat membantu,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Ambon berencana mulai menerapkan teknologi pengelolaan sampah tahun ini melalui Material Recovery Facility (MRF) dan Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan seperti briket.
Dengan volume sampah Kota Ambon yang mencapai sekitar 250 ton per hari, Pemkot Ambon mengaku kewalahan jika hanya mengandalkan metode pengangkutan konvensional yang memakan biaya operasional besar. Oleh karena itu, inovasi pengolahan sampah plastik berbasis masyarakat dan pendidikan lingkungan yang inklusif mutlak diperlukan untuk mengubah perilaku warga.
Wali Kota juga mengapresiasi perubahan paradigma masyarakat Ambon saat ini yang kian peduli. Jika dulu pemerintah selalu diserang di media sosial terkait masalah sampah, kini publik justru saling mengingatkan dan banyak komunitas lokal yang lahir secara tulus untuk mengelola sampah di lingkungan masing-masing. “Tenaga dalam” atau potensi lokal inilah yang harus terus diedukasi agar tidak hilang.
“Politeknik Negeri Ambon membawa langsung nama Ambon. Kali ini kami butuh teknologi pengelolaan sampah dari Politeknik Negeri Ambon. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah alat yang bisa kita sediakan dan letakkan di wilayah pemukiman masyarakat. Jika itu terwujud, saya rasa masalah selesai,” tegasnya.
Melalui penelitian kolaboratif ini, Wali Kota berharap diharapkan lahir sebuah dokumen komprehensif yang mampu memotret dengan akurat persoalan sampah di Ambon sekaligus menawarkan formula solusi jangka panjang yang aplikatif.
Mengawalinya, kick off meeting digelar untuk menyelaraskan arah implementasi program, memperkuat koordinasi, serta meneguhkan komitmen kolaborasi sejak tahap awal pelaksanaan agar sejalan dengan agenda pembangunan daerah. (PT)
