AMBON, PT – Provinsi Maluku kembali mengalami inflasi pada Mei 2026 sebesar 0,93 persen (month to month/mtm) setelah pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,17 persen. Meski meningkat, secara tahunan inflasi Maluku tercatat 3,27 persen (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Berdasarkan siaran pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, inflasi Mei 2026 terjadi di seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku. Kabupaten Maluku Tengah menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 1,34 persen, disusul Kota Ambon sebesar 0,73 persen dan Kota Tual sebesar 0,46 persen. Secara tahunan, angka inflasi Maluku juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,13 persen dan berada di atas tingkat inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Kenaikan inflasi pada Mei terutama dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta kelompok Transportasi, yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,66 persen dan 0,21 persen.
Peningkatan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama pendorong inflasi kelompok makanan. Harga ikan layang, ikan tongkol, dan ikan cakalang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan ikan tangkap di pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya gelombang laut dan curah hujan yang terjadi sepanjang Mei, sehingga menghambat aktivitas penangkapan ikan.
Sementara itu, inflasi pada kelompok transportasi dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil sebesar 0,12 persen. Kenaikan tarif tersebut berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan biaya tambahan (surcharge) akibat fluktuasi harga bahan bakar pada penerbangan domestik yang mulai berlaku sejak 13 Mei 2026.
Meski demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, upaya pengendalian inflasi akan difokuskan pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah yang telah disiapkan antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sidak pasar menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, optimalisasi layanan penyeberangan ASDP untuk mendukung distribusi barang, serta penguatan koordinasi antar-TPID dalam mengantisipasi dampak fenomena
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan memastikan inflasi Maluku tetap terkendali sepanjang tahun 2026. (PT)
