Ambon, PT- Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damis, menyoroti keras kebijakan fiskal nasional yang dinilai kurang berpihak pada daerah kepulauan terluar seperti Maluku.
Basri menyebut bahwa usulan pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun bagi daerah tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku.
“Kalau mau pinjam 1,5 triliun itu sangat sedikit. Saya minta gubernur mengajukan pinjaman 5 sampai 10 triliun. Maluku ini kaya raya, punya dua blok migas besar Blok Masela dan Blok Binaiya,” tegasnya, Rabu (3/12/2025) dalam kegiatan Musyawarah Wilayah PKB Provinsi Maluku.
Basri menjelaskan, PKB Maluku telah merumuskan konsep gugus pulau sebagai model percepatan pembangunan berbasis karakter geografis Maluku. Sayangnya, keterbatasan anggaran menghambat implementasi konsep tersebut.
Ia menegaskan, Maluku meminta haknya sendiri, bukan belas kasihan. Dengan kekayaan migas dan perikanan, Maluku berpotensi menjadi provinsi maju dan mandiri.
“Pelajaran dari pertambangan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara harus kita jadikan acuan. Kita harus kawal pengelolaan sumber daya agar tidak mengulang kegagalan yang sama,” ujarnya.
Basri mengajak seluruh elemen Baim tokoh masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan organisasi pemuda untuk ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam Maluku agar benar-benar berpihak pada rakyat.
Muswil PKB Maluku diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi partai, memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil, serta mengoptimalkan kekayaan alam Maluku demi kesejahteraan masyarakat. (PT)
