Ambon, Pusartimur.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum Setda Kota Ambon menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya.
Kasubag Perundang – undangan Kota Ambon, Hendri Toisuta menjelaskan, penyusunan Perda KTR merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 443, yang mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok di daerah.
“Hari ini kita melakukan uji publik Ranperda Kawasan Tanpa Rokok. Ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023,” ujarnya kepada media pusartimur.com di Ambon, Rabu (5/11/2025).
Selain itu, regulasi ini juga mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
Melalui dasar hukum tersebut, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan kawasan tanpa rokok melalui peraturan daerah.
“Peraturan ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menetapkan kawasan tanpa rokok secara resmi melalui Perda,” jelasnya.
Toisuta menegaskan, penerapan kawasan tanpa rokok tidak berarti menghapus total aktivitas merokok di ruang publik. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang khusus bagi perokok agar tidak terjadi diskriminasi terhadap warga yang merokok.
“Pemerintah bertanggung jawab menyediakan tempat khusus bagi perokok agar tidak terjadi diskriminasi. Misalnya di bandara, pelabuhan, atau tempat umum lainnya, tetap harus ada ruangan khusus bagi perokok,” tegasnya.
Menurutnya, keseimbangan antara hak perokok dan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih menjadi prinsip utama dalam penyusunan Perda ini.
Dalam Bab II Pasal 4 Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Kota Ambon, telah disebutkan beberapa lokasi yang akan masuk dalam kategori KTR.
Kawasan tersebut antara lain:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.
2. Tempat proses belajar-mengajar, termasuk sekolah dan lembaga pendidikan anak.
3. Tempat anak bermain.
4. Tempat ibadah.
5. Angkutan umum dan terminal.
6. Tempat kerja dan perkantoran.
7. Tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Tempat-tempat tersebut akan menjadi prioritas dalam penerapan KTR di Ambon. Nantinya Wali Kota Ambon akan menetapkan lokasi spesifik melalui Peraturan Wali Kota (Perwali),” ujarnya. (PT)
